The 5-Second Trick For reformasi intelijen
The 5-Second Trick For reformasi intelijen
Blog Article
Doctrine: Doctrine is belief of regulation from jurists or legal scholars. Doctrine is applied to interpret a common conception of regulation within just other authorized resources or to deliver clarification on ambiguity of regulations. Doctrine in and of itself doesn't have a binding electric power. On the other hand, it is quite frequent for litigation circumstances to supplant their arguments with doctrine also to submit guides of authorized scholar pointing to a particular doctrine as evidence in court docket. Quite a few courts have consequently expressly referred to viewpoints of lawful Students to interpret sure challenges derived from a Most important supply of regulation.
BAIS alone is criticized for creating a a person-sided notion of what a nationwide stability threat constitutes by building civilians from a variety of critical groups a threat.
Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter
Undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana koordinasi antarkomunitas intelijen tersebut dalam memberikan produksi intelijen kepada presiden.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.
Usulan perombakan terhadap dinas-dinas intelijen negara itu hanyalah satu dari lebih dari thirty rekomendasi yang diajukan komisi itu dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa.
It lacked, however, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil society, the draft submitted for dialogue in parliament might have the identical legitimacy as intelligence businesses and functions undertaken under authoritarian rule.
Law No. 17 of 2013 stipulates that overseas CSOs can only be build as foundations, not associations or societal organizations without authorized entity position. The Regulation features a Specific category of “societal organizations set up by foreign citizens” (Chapter 13 of Law No.
(1) Each individual particular person shall be free to pick and to apply the religion of his/her selection, to select one’s education, to select one’s work, to choose one’s citizenship, and also to choose one’s location of home within the condition territory, to depart it and also to subsequently return to it.
Pemerintah daerah juga akan mendapatkan keuntungan dari tingginya perputaran uang di sektor-sektor situs web yang terkait langsung dengan pariwisata, sehingga dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Whoever intentionally disobeys orders or requests created In accordance with law by officials who the process of supervising something, or by officials primarily based on their duties, so also those who are presented the ability to research or take a look at legal acts, Hence Also whoever deliberately stops, hinders or thwart steps to perform the provisions with the regulation which committed by 1 of these officers, is punishable by imprisonment a greatest of 4 months and two months or maybe a most fantastic of 9 thousand rupia
Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[five]
Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Vehicle artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.
Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.